Jakarta,RedMOL.id– Komisi IX DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengalihkan pemanfaatan ribuan sepeda motor listrik operasional kepada para guru honorer di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat dan tidak terbengkalai.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan bahwa hibah kendaraan listrik kepada guru honorer merupakan opsi yang layak dipertimbangkan, terutama karena kendaraan tersebut sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, informasi mengenai rencana hibah tersebut pernah disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Ia menilai pengalihan aset kepada guru honorer akan lebih bermanfaat dibandingkan kendaraan tersebut tidak digunakan secara optimal.
Meski mendukung kebijakan hibah, Yahya mengaku sejak awal mempertanyakan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG. Ia menilai tugas pengelola dapur gizi tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga keberadaan kendaraan tersebut dianggap kurang relevan dengan kebutuhan lapangan.
Selain itu, Yahya juga menyoroti proses pengadaan kendaraan yang dinilai menyisakan sejumlah persoalan. Menurutnya, Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan rinci terkait proyek tersebut sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak dapat berjalan maksimal.
Ia juga menilai pemilihan perusahaan penyedia kendaraan perlu dievaluasi karena tidak didukung jaringan layanan purna jual yang memadai. Di samping itu, muncul pula dugaan adanya penggelembungan harga dalam proses pengadaan yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik tersebut merupakan aset yang dibeli pada periode kepemimpinan sebelumnya. Namun demikian, sebelum direalisasikan sebagai hibah, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi.
Agustina menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi juga seluruh aset dan perangkat yang dibeli pada tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup berbagai peralatan teknologi informasi seperti laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga kamera pengawas (CCTV).
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah tersedia menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada tahun 2026. Dengan memanfaatkan barang yang telah dibeli sebelumnya, kebutuhan pengadaan baru yang memiliki fungsi serupa akan dieliminasi dari perencanaan anggaran mendatang.
BGN berharap langkah evaluasi menyeluruh ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan seluruh aset yang telah dibeli dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Tim/Redaksi)
