Kepala SMP Al-Irsyad Kota Ternate, Fauziah, menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026), sekitar pukul 10.30 WIT. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan berbagai tantangan pembiayaan yang dihadapi sekolah swasta, mulai dari keterbatasan dana operasional hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
Menurut Fauziah, selama ini iuran komite yang dibayarkan orang tua siswa berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per siswa setiap bulan. Namun, untuk penerimaan peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2026, pihak sekolah bersama dewan guru berupaya menghadirkan kebijakan yang dapat meringankan beban keluarga.
“Kami sebenarnya bersama dewan guru bersepakat untuk penerimaan siswa baru tahun ini mencoba terobosan agar orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMP Al-Irsyad bisa gratis dari biaya pendaftaran maupun biaya komite per bulan,” ujar Fauziah.
Meski demikian, ia mengakui sosialisasi kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan. Kondisi itu turut menjadi tantangan bagi sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka. Pada tahun ajaran 2026, jumlah peserta didik baru kelas 7 tercatat sebanyak 11 orang.
Fauziah menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi sekolah adalah keterbatasan anggaran operasional. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik, sehingga besaran anggaran yang tersedia sangat bergantung pada jumlah siswa aktif.
Ia menyebutkan, dana BOS yang diterima sekitar Rp1.320.000 per siswa per tahun. Sementara itu, jumlah keseluruhan peserta didik SMP Al-Irsyad dari kelas 7 hingga kelas 9 tercatat sebanyak 42 orang. Selain dana BOS, sekolah juga menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Namun, menurut Fauziah, penganggaran BOSDA yang diterima sekolah selama ini hanya mencakup sekitar enam bulan dalam satu tahun.
“Kami berharap kalau dana BOSDA bisa dianggarkan selama satu tahun penuh, kemungkinan biaya pendidikan di SMP Al-Irsyad bisa digratiskan untuk semua kelas, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Namun, sampai saat ini BOSDA yang dianggarkan hanya enam bulan sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan sekolah,” jelasnya.
Ia mengakui keterbatasan anggaran tersebut menyulitkan pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Saat ini, terdapat sekitar tujuh guru honorer yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Menurut Fauziah, dana BOS yang tersedia belum mampu menanggung seluruh kebutuhan tenaga honorer. Pihak sekolah hanya dapat mengalokasikan pembayaran bagi dua tenaga pendukung, yakni petugas penjaga sekolah dan operator sekolah, sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, sekolah tetap harus membiayai kebutuhan dasar, seperti listrik, jaringan internet atau Wi-Fi, air, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut harus diatur dengan anggaran yang terbatas agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung. Fauziah mengungkapkan, dalam kondisi tertentu, dirinya berupaya berkoordinasi dengan para guru yang menerima tunjangan sertifikasi untuk bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk pembayaran tenaga honorer.
“Kalau tidak cukup, saya juga berusaha berkoordinasi dengan dewan guru yang mendapatkan sertifikasi untuk bersama-sama menggunakan biaya pribadi guna membantu membayar gaji honorer maupun kebutuhan lain yang diperlukan sekolah,” ungkapnya.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan siswa. Fauziah mencontohkan kegiatan gerak jalan dan sejumlah aktivitas sekolah lainnya yang membutuhkan biaya, sementara dukungan anggaran khusus belum memadai. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihak sekolah terkadang menggelar bazar atau kegiatan lain dengan melibatkan siswa serta orang tua atau wali murid. Hasil partisipasi tersebut digunakan untuk membantu mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
“Kami mau tidak mau harus membuat kegiatan seperti bazar agar kegiatan sekolah bisa berjalan. Dana yang terkumpul berasal dari partisipasi siswa melalui orang tua atau wali murid,” katanya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak sekolah menegaskan tetap berupaya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang lebih ringan. Kebijakan pembebasan biaya pendaftaran dan komite bulanan bagi siswa baru kelas 7 menjadi salah satu langkah yang ditempuh.
Fauziah berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Pendidikan Kota Ternate, dapat memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah swasta pada tahun 2027. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang masih harus ditanggung orang tua siswa.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang lebih memperhatikan sekolah-sekolah SMP swasta di Kota Ternate sehingga biaya komite tidak lagi menjadi beban orang tua siswa,” harapnya.
Ia menilai biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Selain iuran komite, terdapat pula kebutuhan lain, seperti biaya pendaftaran, ujian, seragam, dan perlengkapan sekolah yang perlu diperhitungkan oleh keluarga.
Karena itu, Fauziah berharap dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta dapat ditingkatkan agar kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang terjangkau semakin terbuka. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi membantu sekolah swasta meningkatkan jumlah peserta didik pada penerimaan tahun ajaran berikutnya.
Untuk tahun ajaran 2026, pembebasan biaya pendaftaran dan iuran komite bulanan di SMP Al-Irsyad diberlakukan khusus bagi siswa baru kelas 7. Namun, kebijakan tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk pengadaan pakaian Pramuka.
Pihak sekolah berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk membahas kemungkinan solusi pembiayaan yang dapat membantu mengurangi berbagai beban orang tua siswa.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate agar bisa mencari solusi. Harapan kami ke depan semuanya bisa digratiskan sehingga tidak ada lagi beban bagi orang tua siswa,” pungkas Fauziah.
Wali Murid Keluhkan Biaya Pendidikan
Di sela-sela kunjungan tersebut, awak media juga berbincang dengan sejumlah orang tua siswa SMP Al-Irsyad yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Mereka menyampaikan bahwa biaya pendidikan masih menjadi beban bagi keluarga, terutama bagi orang tua yang anaknya saat ini duduk di kelas 8 dan kelas 9.
Para wali murid berharap pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta Dinas Pendidikan Kota Ternate memberikan perhatian yang lebih merata kepada sekolah swasta, baik pada jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Mereka menilai upaya meringankan biaya pendidikan seharusnya tidak hanya dirasakan oleh siswa yang bersekolah di sekolah negeri, tetapi juga perlu menjangkau peserta didik di sekolah swasta yang masih menghadapi kewajiban pembayaran tertentu.
Salah seorang wali murid dengan tegas menyampaikan bahwa pemerataan akses pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga orang tua tidak terus-menerus terbebani biaya ketika menyekolahkan anak-anak mereka.
“Kalau pemerintah provinsi maupun pemerintah kota mau menggratiskan pendidikan, harus merata, bukan hanya sekolah umum saja. Kalau sekolah swasta dibiarkan begitu saja tanpa bantuan biaya gratis, bagaimana kita berbicara tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara masyarakat lain masih terbebani biaya pendidikan di Kota Ternate ini,” ujarnya.
Para wali murid berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan dan dukungan anggaran yang memungkinkan sekolah swasta mengurangi biaya pendidikan secara bertahap, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Mereka juga meminta agar persoalan pembiayaan pendidikan di sekolah swasta menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah, sehingga solusi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan siswa sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.
Di akhir penyampaiannya, para wali murid berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kesulitan masyarakat yang masih harus memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak mereka.
Mereka menginginkan adanya perhatian dan langkah konkret agar kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh peserta didik, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
Redaksi:Arjun
