Ternate, RedMOL.id – Kinerja fiskal pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara hingga April 2026 masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain, realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal, masih belum optimal dan menjadi perhatian dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, realisasi pendapatan APBD konsolidasi hingga April 2026 mencapai Rp3,24 triliun atau sekitar 26,98 persen dari target tahunan sebesar Rp12,016 triliun.

Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang menyumbang sekitar 77,78 persen dari total pendapatan daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 21,91 persen.

Kepala DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Meski demikian, peningkatan PAD yang terus terjadi dinilai menjadi indikator positif bagi penguatan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, pertumbuhan PAD didorong oleh meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah. Tren tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Di sisi belanja, realisasi APBD konsolidasi Maluku Utara hingga April 2026 tercatat sebesar Rp2,43 triliun atau sekitar 18,99 persen dari total anggaran belanja yang mencapai Rp12,800 triliun.

Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,52 triliun. Penurunan ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Sakop menilai rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan tersebut. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, DJPb Maluku Utara mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat produktif agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memprioritaskan penggunaan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi.

Reporter: Sahril