HALMAHERA TENGAH, RedMOL.id— Pelaksanaan rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, mendapat sorotan dari sejumlah warga.
Sorotan tersebut mencakup pelaksanaan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pemenuhan konsumsi peserta, kelengkapan atribut, hingga persoalan pembayaran honor yang disebut belum sepenuhnya diselesaikan.
Informasi tersebut dihimpun redaksi dari sejumlah warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Jumat (21/8/2026). Seluruh keterangan terkait persoalan tersebut masih bersumber dari warga dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Kecamatan Patani Timur.
Berdasarkan keterangan yang diterima, latihan Paskibraka di Kecamatan Patani Timur mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2026. Namun, latihan disebut sempat dihentikan pada 8 Agustus karena adanya persoalan konsumsi.
Pada saat itu, Camat Patani Timur Iswan Badar disebut masih berada di luar daerah.
Latihan kemudian kembali dilaksanakan mulai 11 Agustus hingga menjelang pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026. Peserta Paskibraka diketahui berasal dari sejumlah desa dan sekolah di wilayah Kecamatan Patani Timur. Kondisi tersebut membuat pemenuhan konsumsi selama masa latihan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian warga.
Konsumsi Peserta Disorot
Menurut keterangan warga, sejumlah bahan makanan sebelumnya telah disiapkan untuk kebutuhan peserta selama latihan. Bahan yang disebut antara lain telur, mi instan, gula, minyak tanah, susu, teh celup, tepung terigu, beras, air mineral, ikan, dan kacang hijau.Namun, warga menilai persediaan tersebut belum mencukupi hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.
Redaksi belum memperoleh data resmi mengenai jumlah bahan makanan, volume kebutuhan, maupun nilai anggaran yang digunakan. Karena itu, informasi tersebut masih berupa keterangan warga dan memerlukan klarifikasi dari pihak Pemerintah Kecamatan Patani Timur.
Pada latihan lanjutan sejak 11 Agustus, persediaan bahan makanan disebut kembali habis. Kondisi itu, menurut warga, menyebabkan sebagian peserta diduga tidak memperoleh konsumsi sebagaimana mestinya.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, pihak pelatih sempat berkomunikasi dengan staf kecamatan untuk meminta penanganan terkait kebutuhan konsumsi peserta.Menurut keterangan warga, staf kecamatan saat itu menyampaikan bahwa mereka tidak dapat mengambil keputusan tanpa arahan camat.
Setelah komunikasi dilakukan, Camat Patani Timur Iswan Badar disebut kemudian datang membawa sejumlah bahan makanan, di antaranya susu, ikan kaleng, mi instan, beras, gula, dan minyak tanah.Warga juga menyoroti adanya arahan untuk melakukan penghematan penggunaan bahan makanan.
Salah satu informasi yang disampaikan warga menyebut penggunaan susu dalam pembuatan bubur kacang hijau diminta dikurangi dan digantikan dengan gula dengan alasan efisiensi anggaran.Keterangan tersebut masih merupakan informasi dari warga dan belum mendapatkan klarifikasi dari pihak kecamatan.
Malam Pengukuhan Paskibraka Sorotan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan malam pengukuhan Paskibraka. Kegiatan tersebut disebut berlangsung sekitar pukul 22.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 00.00 WIT. Sejumlah pejabat dan staf disebut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Kecamatan, Kepala Pos Polisi setempat, serta sejumlah staf kecamatan.
"Sementara itu, warga menyebut Camat Patani Timur baru tiba sekitar pukul 23.00 WIT. Kondisi tersebut disebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.
Namun, informasi mengenai waktu kedatangan camat tersebut masih berdasarkan keterangan warga dan belum memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kecamatan Patani Timur.
Pelaksanaan Upacara 17 Agustus Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Patani Timur dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 sekitar pukul 10.30 WIT di Desa Damuli, Tanjung Lutu.
Sejumlah warga menilai pelaksanaan kegiatan masih menyisakan persoalan, khususnya berkaitan dengan koordinasi dan pembagian tugas dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan. Warga juga mempertanyakan tidak adanya panitia khusus peringatan HUT Kemerdekaan RI di tingkat kecamatan.
Menurut keterangan warga, sebagian persiapan disebut lebih banyak ditangani oleh pihak pelatih Paskibraka, mulai dari latihan hingga persiapan pelaksanaan upacara. Namun, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Kecamatan Patani Timur.
Persoalan konsumsi kembali menjadi perhatian pada hari pelaksanaan upacara. Peserta disebut mendapatkan makanan berupa kue dalam kotak pada pagi hari, sementara untuk makan siang tersedia nasi dan lauk ikan. Warga menilai porsi makanan yang disediakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh peserta.
Bahkan, terdapat informasi mengenai seorang anggota Paskibraka yang disebut belum mendapatkan konsumsi nasi secara memadai. Sementara pada agenda penurunan bendera, para peserta juga disebut belum memperoleh konsumsi dari pihak kecamatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan warga meminta adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan.
Kelengkapan Atribut Dipertanyakan Dengan jumlah anggota Paskibraka sebanyak 18 orang, warga menilai kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan atribut semestinya dipersiapkan secara matang sejak awal hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Selain konsumsi, warga juga menyoroti kelengkapan perlengkapan peserta.
Salah seorang peserta disebut masih mengalami kekurangan pakaian berupa baju, celana, dan kemeja. Peserta lainnya disebut kekurangan sejumlah atribut, seperti kaos kaki, pangkat PDU Paskibraka, lambang bagian kanan, pin, serta perlengkapan peci.
Warga juga menyebut sebagian atribut yang digunakan peserta diduga merupakan perlengkapan lama yang kembali digunakan untuk kegiatan HUT Kemerdekaan.
Menurut informasi yang diterima redaksi, sejumlah atribut tersebut kemudian ditarik kembali setelah kegiatan dan disebut akan digunakan untuk kegiatan serupa berikutnya.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak terkait.
Selain itu, terdapat keterangan mengenai kebutuhan training satu pasang, sepatu satu pasang, dan topi yang disebut belum terpenuhi.
Warga juga menyoroti pakaian Paskibraka yang disebut belum dilengkapi lambang Kecamatan Patani Timur.
Honor Peserta dan Pelatih Dipersoalkan Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah pembayaran honor atau uang jasa bagi peserta Paskibraka, pelatih, serta pihak yang membantu menyediakan konsumsi.Menurut keterangan warga, sebelumnya terdapat informasi mengenai pembayaran sebesar Rp200 ribu untuk peserta dan Rp250 ribu bagi pelatih.
Namun, nominal tersebut disebut mendapat keberatan dari peserta maupun pelatih sehingga uang tersebut dikabarkan dikembalikan kepada pihak kecamatan.Informasi mengenai pembayaran tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Sementara itu, sejumlah ibu yang membantu menyiapkan makanan disebut belum menerima pembayaran. Warga juga menyebut adanya informasi mengenai rencana pembayaran berikutnya, yakni Rp800 ribu untuk setiap peserta Paskibraka, Rp1 juta untuk masing-masing pelatih, dan Rp500 ribu bagi setiap ibu yang membantu memasak.
Dengan empat orang pelatih dan tiga orang yang membantu di dapur, warga mempertanyakan sumber anggaran, mekanisme pembayaran, serta waktu pencairan dana tersebut.Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pembayaran dan dasar penganggarannya.
Warga Minta Pemkab Evaluasi
Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pengelolaan anggaran kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di tingkat kecamatan.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memberikan klarifikasi dan, apabila diperlukan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Patani Timur.
Sejumlah warga juga meminta Bupati Halmahera Tengah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memanggil Camat Patani Timur untuk memberikan penjelasan.
Mereka berharap seluruh kewajiban kepada peserta, pelatih, maupun pihak yang terlibat dalam penyediaan konsumsi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, warga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku dan mengambil langkah berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Warga menegaskan, tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka juga menyatakan, apabila persoalan pembayaran yang disebut masih tertunda tidak segera diselesaikan, warga berencana menyampaikan aspirasi secara terbuka serta meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah turun langsung ke Kecamatan Patani Timur.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai sehingga tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat..*(Red/Arjun)
