Tidore Kepulauan,RedMOL.id– Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Tidore Kepulauan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terkait kondisi yang dihadapi perangkat desa, terutama keterlambatan pembayaran penghasilan akibat belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan itu, PPDI menyampaikan beberapa poin yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan perangkat desa di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Ketua PPDI Kota Tidore Kepulauan, Ilham Ibrahim, mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan karena telah membuka ruang dialog bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Menurutnya, kehadiran PPDI dalam audiensi tersebut bukan untuk menunjukkan sikap konfrontatif terhadap pemerintah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan hak-hak perangkat desa agar dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi kami. Tujuan kami datang bukan untuk melakukan perlawanan, tetapi ingin memastikan hak-hak perangkat desa dapat dipenuhi dengan baik," ujar Ilham.
Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa berdampak langsung terhadap pembayaran penghasilan perangkat desa. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak perangkat desa hingga kini belum menerima hak mereka sebagaimana mestinya.
Karena itu, PPDI berharap Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat memberikan perhatian serius terhadap percepatan pencairan ADD, khususnya untuk triwulan II, agar pembayaran penghasilan perangkat desa tidak kembali mengalami keterlambatan.
PPDI juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terus diperkuat sehingga berbagai persoalan administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat penyaluran anggaran dapat segera diselesaikan.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, di mana pemerintah daerah menerima berbagai masukan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Redaksi:A
