Namun, di Maluku Utara, peluang ekonomi bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dinilai belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar kebutuhan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, mulai dari beras, telur, daging ayam, sayuran hingga berbagai komoditas hortikultura, masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Ekonom Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kesiapan pemerintah daerah dalam membangun rantai pasok pangan lokal yang mampu menopang kebutuhan program nasional tersebut.
“Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi petani, nelayan, dan peternak Maluku Utara. Tetapi karena tidak ada persiapan yang matang, justru daerah lain yang menikmati manfaat ekonominya,” tegas Mukhtar.
Menurutnya, MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini juga dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah apabila kebutuhan pangannya dipenuhi oleh produksi lokal.
Sayangnya, kata Mukhtar, potensi tersebut belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah dinilai lebih banyak mengalokasikan perhatian pada pembangunan fisik dan rehabilitasi fasilitas dibanding memperkuat sektor produktif yang menjadi fondasi ekonomi rakyat.
“Program nasionalnya adalah Makan Bergizi Gratis, tetapi yang diperkuat justru rehabilitasi rumah dan dapur. Akibatnya, peluang ekonomi yang lahir dari MBG gagal ditangkap oleh masyarakat lokal,” ujarnya.
Mukhtar menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada minimnya keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan APBD Maluku Utara yang mencapai lebih dari Rp3 triliun, alokasi untuk sektor-sektor produktif dinilai masih jauh dari kebutuhan.
Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah apabila dukungan anggaran bagi petani dan nelayan masih sangat terbatas.
“Jika anggaran pertanian dan perikanan tidak menjadi prioritas, bagaimana mungkin Maluku Utara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri? Jangan heran jika akhirnya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah terus terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Mukhtar menilai pemerintah daerah seharusnya fokus pada penguatan ekonomi rakyat melalui penyediaan lahan produktif, bantuan sarana produksi, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan berkelanjutan bagi petani, nelayan, dan peternak agar mampu masuk ke dalam rantai pasok MBG.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Perkuat petani dan nelayan terlebih dahulu. Jika mereka kuat, maka kesejahteraan akan tumbuh secara alami. Jangan sampai program besar nasional justru menjadi sumber keuntungan bagi daerah lain, sementara masyarakat Maluku Utara hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Momentum Membangun Kemandirian Pangan
Program MBG diproyeksikan menyerap kebutuhan pangan dalam jumlah besar setiap tahun. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, program ini dapat menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi pangan lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut segera mengambil langkah konkret agar rantai pasok MBG tidak terus dikuasai oleh daerah lain. Tanpa intervensi yang serius, ratusan miliar rupiah yang seharusnya berputar di Maluku Utara akan terus mengalir keluar daerah.
Kini pertanyaannya, apakah Maluku Utara siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, atau terus membiarkan peluang ekonomi rakyat dinikmati oleh daerah lain? Program MBG telah hadir. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjadikannya sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berpihak kepada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.
Redaksi:Arjun
