Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB tersebut, Sherly menyampaikan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak lagi sebanding dengan beban belanja yang harus ditanggung pemerintah provinsi. Besarnya porsi anggaran yang terserap untuk belanja pegawai membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit, sementara sumber-sumber pendapatan yang diharapkan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Maluku Utara selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan hilirisasi industri mineral. Namun di balik angka pertumbuhan ekonomi yang kerap menjadi kebanggaan daerah, kondisi fiskal pemerintah justru menghadapi tantangan yang cukup kompleks.
Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan yang disampaikan Sherly menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Meskipun aktivitas investasi dan industri terus berkembang, tidak seluruh manfaat ekonomi tersebut secara langsung memperkuat kapasitas fiskal daerah. Akibatnya, pemerintah daerah tetap menghadapi keterbatasan dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sorotan utama dalam pernyataan Sherly adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya masih banyak tertahan di pemerintah pusat. Padahal, bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Maluku Utara, DBH merupakan salah satu instrumen penting untuk menopang pendapatan daerah. Ketika penyalurannya tidak berjalan optimal, kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan anggaran menjadi ikut terganggu.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam belum tentu memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja rutin maupun program pembangunan. Ketergantungan tersebut membuat daerah rentan ketika terjadi keterlambatan penyaluran dana atau perubahan kebijakan fiskal nasional.
Pernyataan Sherly di hadapan DPR RI juga dapat dimaknai sebagai bentuk peringatan dini mengenai risiko yang akan dihadapi Maluku Utara apabila persoalan fiskal tidak segera mendapatkan solusi. Selain berdampak pada pembayaran gaji aparatur, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Lebih jauh, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana hasil pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara telah memberikan manfaat langsung bagi keuangan daerah. Di tengah maraknya investasi pertambangan dan industri pengolahan mineral yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berharap kesejahteraan daerah juga tercermin dalam meningkatnya kemampuan fiskal pemerintah.
Pernyataan Sherly di DPR RI pada akhirnya bukan sekadar persoalan pembayaran gaji PPPK. Pernyataan itu menjadi alarm bahwa Maluku Utara sedang menghadapi tantangan fiskal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan.
Tanpa adanya penguatan kapasitas fiskal dan kepastian penyaluran hak-hak daerah, pemerintah provinsi akan semakin sulit menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja yang terus meningkat dengan kemampuan pendapatan yang tersedia. Di tengah besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Maluku Utara, krisis fiskal yang diungkapkan Gubernur Sherly menjadi ironi tersendiri.
Daerah yang kaya akan sumber daya alam justru mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kewajiban dasar pemerintahan. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat benar-benar berbanding lurus dengan kekuatan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi:Arjun
