Data terkini menunjukkan Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen sepanjang Januari–Februari 2026, dengan lonjakan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen—tertinggi secara nasional. Kenaikan harga dipicu terutama oleh komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras, yang terdampak cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Inflasi bukan sekadar statistik, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan rakyat. Saya minta seluruh OPD tidak hanya menjalankan rutinitas, melainkan menghadirkan solusi konkret agar harga segera stabil,” ujar Sherly.
Untuk meredam tekanan harga akibat cuaca ekstrem, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah, antara lain optimalisasi fasilitas cold storage dengan kapasitas 100 ton yang akan ditambah 100 ton lagi tahun ini. Gubernur juga melarang distribusi stok ikan ke luar daerah saat musim ombak demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di dalam provinsi.
Di sektor pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur terus dipercepat guna mewujudkan swasembada daging ayam dan telur.
Pemprov Malut juga mendorong pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN untuk menekan biaya operasional nelayan.
Menjelang Ramadhan, pemerintah daerah bersinergi dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini akan menghadirkan paket pangan senilai Rp200 ribu yang dijual hanya Rp50 ribu selama rangkaian Safari Ramadhan.
Selain itu, Kios Sigap Pangan (KSP) akan digelar minimal delapan kali setiap bulan sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar utama. Pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM ke seluruh 10 kabupaten/kota serta pengawasan ketat distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Satgas Pangan.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kepala daerah di Maluku Utara. “Pengendalian inflasi adalah kerja bersama. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok terjaga, kita berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta jajaran TPID dan TP2DD provinsi
