Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2025.
Pada tahun lalu, ADD Maros tercatat sebesar Rp81.849.556.200 atau mengalami penurunan Rp15.019.462.000 di tahun 2026.-Sementara Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp78.816.740.000, turun Rp11.086.161.000 pada tahun anggaran 2026.
“Kalau ADD itu memang otomatis turun karena Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang. Ketentuannya ADD itu 10 persen dari DAU,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Adapun untuk penentuan besaran Dana Desa, Idrus menyebut kewenangannya berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Kalau Dana Desa itu kewenangan Kemenkeu. Sampai sekarang kami belum tahu pasti penyebab turunnya karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya juga belum keluar,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas DP3A Maros ini menyebut penurunan anggaran ini berdampak terhadap 80 desa yang ada di Kabupaten Maros.
“Semua desa terpotong sesuai dengan rumus perhitungan ADD dan Dana Desa,” jelasnya.
Ia menjelaskan, ADD diperuntukkan untuk penghasilan tetap atau gaji kepala desa dan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), biaya operasional kantor desa, serta sebagian pembangunan.
Sementara Dana Desa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, seperti insentif kader posyandu, guru PAUD, guru mengaji, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sisanya untuk pembangunan sesuai hasil musyawarah desa.
Untuk besaran ADD, Desa Lekolancing, Kecamatan Tanralili, menerima alokasi terbesar yakni Rp1.092.063.000."Sedangkan yang terkecil diterima Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, sebesar Rp673.996.200," katanya.
Adapun Dana Desa terbesar diterima Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, sebesar Rp489.330.000.
